Masih adakah Netralitas dalam Tubuh Media ???

Netralitas Media
Netralitas merupakan suatu ciri dari adanya media. Netralitas berarti, menginformasikan berita dengan sebenarnya, tanpa ada keberpihakan pada siapapun atau karena kepentingan apapun. Media dituntut sebagai sebuah lembaga informasi yang tidak tanggung-tanggung untuk mengungkap seluruh aspek kehidupan tanpa ada suatu penambahan atau pun pengurangan dari sebuah berita. Tetapi, dalam prakteknya sekarang ini tidak terbantahkan bahwa media telah kehilangan jati dirinya tersebut.


Meski larangan bagi media penyiaran seperti TV dan radio digunakan untuk kepentingan kelompok, agama dan suku tertentu telah diatur dalam UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran. Namun, media telah banyak berubah, salah satunya dengan menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan golongan penguasa dengan pengusaha. Tekanan-tekanan dari berbagai golongan tersebut, khususnya para pemilik media baik dari segi kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik telah menghilangkan netralitas dari media itu sendiri. Media dirancang dan dibentuk sedemikian rupa berdasar keinginan dan kemauan dari mereka para pemiliki media.
Dalam hal politik, media biasa digunakan sebagai alat sosialisasi politik untuk kepentingan pencapaian kekuasaan para penguasa atau pun para pemilik modal. Media massa memang memiliki kemampuan membuat konstruksi wacana dalam sebuah berita yang tujuannya membentuk opini publik. Dan konstruksi wacana itu tidak akan pernah terlepas dari keterlibata negara, elite politik, penguasa dan pengusaha. Dari keadaan itulah mereka memanfaatkan media untuk kepentingannya.

Sebagai contoh adalah yang terjadi pada media TV One, bagaimana media tersebut diatur oleh sang pemilik Aburizal Bakrie sesuai dengan kepentingannya. Hingga Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya tahun 2009 silam, tidak lain karena kekuatan media TV One dalam menciptakan pencintraan dirinya.
Hal-hal demikianlah yang sebenarnya membingungkan jati diri dari media yang sesungguhnya, apakah akan terus berpegang pada kenetralisannya ataukah harus mengikuti aturan main dari pemilik media, meskipun aturan main tersebut biasanya tidak jarang merupakan sebuah penyimpangan dari fungsi media.

Media, Pemilik Media, dan Pelaku Media
Berbicara tentang media, tentunya juga berbicara tentang orang-orang yang berkecimpung di dalamnya yaitu para pelaku media, baik mulai dari pimpinan redaksi, redaktur, maupun wartawan khususnya. Dan yang tidak terlupakan adalah sosok seorang Pemilik media.

Tidak jarang pandangan para pemilik media dan pelaku media mengalami perbedaan. Dan yang lebih sering terjadi, para pelaku media akan cenderung mengikuti pemilik media karena kekuasaanya atas media tersebut. Bila para pelaku media tetap berdiri dalam kenetralisannya, maka akan terjadi konflik besar yang mendera media tersebut. Dalam artian, perbedaan pandangan antara pemilik media dan pelaku media ini tidak jarang akan berujung dengan penonaktifan para pelaku media. Suatu hal yang membuat dilematis para pelaku media.
Dari adanya hal diatas, tentu dapat dipahami bahwa para pekerja media tidak lagi membawa misi idelaisme. Para pemiliki media menjadi tidak mempunyai kemerdekaan yang seutuhnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apalagi dengan adanya perselingkuhan media dan politik seperti yang telah dicontohkan diatas.
Secara kebiasaan, sebenarnya pelaku media cenderung menjauhkan kepentingan idealisme dengan kepentingan politik pemilik media. Kepentingan politik seorang pelaku media seyogyanya ditinggalkan dirumah, tidak saja karena pelaku media telah dilatih untuk berpandangan objektif dan tidak memihak, tetapi juga dibekali dengan kredibilitas sebagai seorang pelaku media bergantung pada nilai-nilai sosial dan profesionalisasi. Para pelaku media yang secara alami sudah berjiwa netral tak sepatutnya dicampuri kepentingan-kepentingan politik apa pun. Mereka harusnya mengabdi pada kebenaran, bukan pada juragan (pemilik media).

Media dan Pencitraannya
Dewasa ini, banyak sekali media yang semakin terjun berkecimpung dalam politik. Media lebih banyak menyiarkan hal-hal yang berhubungan dengan politik, sampai pada iklan-iklan politik dari para penguasa atau pun pemilik media.

Tekanan-tekanan dari pemilik media akan praktik perselingkuhan media dengan para penguasa politik, sebenarnya justru akan membuat media bercitra buruk. Apalagi tidak jarang ditemukannya praktek manipulatif terhadap isi media hanya untuk tujuan pencapaian puncak kekuasaan tertentu.
Hal-hal semacam itu selain menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media. Juga, masyarakat lambat laun akan meninggalkan media karena anggapan bahwa media telah banyak dipenuhi dengan unsur kebohongan.

Lebih dari itu, sebenarnya bukan hanya media yang akan menerima dampakya, citra negatif tentunya juga akan didapat oleh organisasi politik dari pemilik media itu sendiri. Ini tidak lain karena kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik media akan kepentingan politiknya menimbulkan bermacam persepsi dari penikmat media, tak terkecuali persepsi buruk. Misal, bagaimana kepentingan pemilik media yang nyata terlihat saat pemilihan kepala pemerintahan. Citra yang dimunculkan media pada dasarnya akan menjadi bahan dasar pengamat dan penikmat media dalam menentukan pilihan politiknya.

Statemen AJI tentang Netralitas Media
Dengan begitu banyak hal-hal yang mengarah pada ketidaknetralisan sebuah media, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengingatkan, bahwa media adalah milik publik dan untuk kepentingan publik dan karenanya harus dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan publik, sesuai dengan aturan hukum dan kode etik penyiaran, bahwa media tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan golongan, tidak juga oleh pemilik media.
AJI juga menghimbau kepada para jurnalis untuk mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik seperti diamanatkan oleh Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pers, sebagai media yang hidup diranah publik, para jurnalis diharapkan tetap menjaga independensi, dan bekerja menggunakan standar profesionalisme yang berlaku di dunia juranlistik, antara lain dengan menyajikan berita secara berimbang.