Demokrasi, bukan lagi Manunggaling Kawulo Gusti

Agaknya pemerintahan Indonesia mulai mengalami sedikit permasalahan dalam menentukan sebuah sistem yang tepat untuk digunakan oleh bangsa ini. Setelah sistem demokrasi dinilai kurang mumpuni dalam meletakkan hasil yang signifikan untuk perubahan negeri, muncul kekuatan-kekuatan kecil yang berusaha untuk mengganti sistem tersebut. Contohnya saja bisa kita lihat tentang penggantian pemilihan kepala daerah yang rencananya akan dipilih lagi oleh DPR.

Demokrasi memang memiliki sebuah resiko yang besar untuk dijalankan dalam sebuah pemerintahan. Pengeluaran uang yang banyak, munculnya praktek-praktek korupsi, dan juga resiko-resiko lain yang mungkin muncul dari adanya demokrasi. Namun, hal tersebut ditolak secara tegas oleh Boediono selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, jalan yang terbaik bagi bangsa Indonesia adalah melanjutkan dan memperkuat sistem demokrasi yang telah dipilih sejak 12 tahun lalu. Tentunya demokrasi yang dijalankan secara benar. Baginya; demokrasi adalah sistem yang dapat memenuhi falsafah Manunggaling Kawulo Gusti, menyatunya keinginan rakyat dengan keinginan penguasa.
Berkaca pada kata Manunggaling Kawulo Gusti, patutlah jika kiranya kita bertanya. Apakah selama ini keinginan-keinginan rakyat telah mampu dipenuhi oleh pemerintah? Apakah selama ini pemerintah sudah mampu menjadi seorang yang diharapkan oleh rakyat?. Pertanyaan semacam itu sepertinya masih akan terjawab dengan kata “tidak” atau setidaknya “belum”. Karena, memang selama ini pemerintah belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara adil dan menyeluruh. Masih banyak juga masalah-masalah dan problem yang dihadapi masyarakat justru karena adanya pemerintah.
Pemilihan secara langsung kepada setiap kandidat pemegang pemerintahan belum serta-merta menjadi hal yang baik. Karena pada dasarnya, kebanyakan masyarakat Indonesia masih memiliki pendidikan politik yang minim. Banyak sekali masyarakat yang bahkan tidak tahu sama sekali siapa yang dipilih dan seperti apa orang yang dipilih untuk memimpin negaranya. Sehingga bisa kita terka, bahwa tidak selamanya orang-orang yang terpilih menjadi pemimpin pada pemerintahan Indonesia adalah orang mampu menjadi harapan rakyat.
Jika kita mengambil contoh demokrasi yang dikatakan sukses seperti Amerika, tapi nyatanya Amerika harus melaluinya selama puluhan tahun, tentu dengan resiko yang tidak kecil seperti perang saudara pernah mereka alami. Contoh lagi seperti pemerintahan Romawi dengan kejayaan dan kemakmurannya, tapi akhirnya juga luluhlantak karena maraknya praktek korupsi dan kejahatan-kejahatan dikalangan elite politiknya.
Jadi, jika Indonesia masih mempertahankan demokrasi untuk menjadi sistem negara, maka bersiaplah untuk melakukan penantian panjang dari adanya keberhasilan demokrasi. Dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itulah yang memang menjadi resiko untuk negara kita.
Sumber: kompas
gbr: politik.kompasiana.com